Minggu, 05 Juli 2026

TANAH TIDAK PERNAH SALAH, KITA YANG SERING LUPA MEMAHAMINYA

 

Vegetasi hutan sebagai bagian dari bentang alam kawasan Bukit Patung Monsi
Dokumentasi lapangan, Rabu 25 Februari 2026

    Minggu lalu, tepatnya pada Kamis, 25 Juni 2026, dua orang penambang kembali menjadi korban longsor pada lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Perkebunan Monsi, Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Tiga hari kemudian, pada Minggu, 28 Juni 2026, satu korban berhasil ditemukan. Sementara itu, hingga berakhirnya proses pencarian pada Jumat, 3 Juli 2026, satu korban lainnya masih belum ditemukan. Di balik setiap peristiwa seperti ini, selalu ada keluarga yang menunggu dengan harap dan cemas, berharap orang yang mereka cintai dapat kembali. Namun, tidak semua penantian berakhir dengan kabar yang diinginkan. Di balik angka korban dan pemberitaan yang berlalu, tersimpan duka yang tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga menjadi pengingat bahwa aktivitas pertambangan selalu menyimpan risiko yang tidak boleh dipandang sederhana.
    Sayangnya, peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama. Pada Februari 2019, tragedi serupa juga terjadi di kawasan pertambangan emas di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, yang merenggut banyak korban jiwa. Waktu berlalu, lokasi berganti, tetapi kabar duka dengan cerita yang hampir serupa kembali hadir di hadapan kita. Berbagai upaya penertiban dan penanganan telah dilakukan, namun aktivitas pertambangan tanpa izin masih terus muncul di berbagai tempat. Kondisi ini mengajak kita untuk merenung: mengapa tragedi di kawasan PETI masih terus berulang? Selama ini, pembahasan mengenai pertambangan tanpa izin lebih sering berfokus pada aspek legalitas. Ketika terjadi kecelakaan, perhatian publik biasanya tertuju pada proses evakuasi, penertiban, maupun penegakan hukum. Semua itu tentu sangat penting. Namun, di balik persoalan tersebut, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting untuk dipahami, yaitu bagaimana karakter bentang alam, kondisi geologi, dan sifat tanah berinteraksi ketika suatu kawasan mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Memahami aspek-aspek tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari penyebab suatu peristiwa tertentu, melainkan untuk menyadari bahwa keselamatan manusia juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita memahami dan menghormati karakter alam tempat aktivitas itu berlangsung.


Kawasan Bukit Patung Monsi Kabupaten Bolaang Mongondow
Dokumentasi kegiatan lapangan Selasa 3 Februari 2026 
    
    Tanah sering dipandang hanya sebagai tempat berpijak atau media tumbuh tanaman. Padahal, dalam kegiatan pertambangan tanah bukan sekadar lapisan yang menutupi permukaan bumi, melainkan bagian dari suatu sistem alam yang saling berkaitan dengan batuan, air, lereng, dan vegetasi. Ketika bentang alam mengalami perubahan akibat aktivitas manusia, tanah akan memberikan respons sesuai dengan karakteristik alaminya. Respons tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari jenis tanah, kondisi geologi, kemiringan lereng, hingga keberadaan air di dalam tanah. 
  Dalam setiap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kegiatan pertambangan, aspek tanah tidak pernah dipandang sebagai pelengkap. Karakteristik tanah, kemiringan lereng, kondisi geologi, sistem drainase, pengendalian erosi dan sedimentasi, hingga stabilitas lereng merupakan bagian penting yang harus dikaji sebelum suatu kegiatan pertambangan dilaksanakan. Seluruh kajian tersebut bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan merupakan upaya untuk memahami karakteristik dan batas kemampuan bentang alam dalam menerima perubahan akibat aktivitas manusia. 
    Ketika bentang alam mengalami perubahan tanpa perencanaan teknis yang memadai, tanpa kajian geoteknik, tanpa pengelolaan drainase yang baik, atau tanpa pemantauan kondisi lereng secara berkala, keseimbangan alami suatu kawasan berpotensi terganggu. Dampaknya tidak hanya berupa meningkatnya erosi dan sedimentasi, tetapi juga dapat berkembang menjadi risiko yang mengancam keselamatan manusia. Tanah tidak pernah tunduk pada aturan yang dibuat manusia. Ia tidak membedakan apakah suatu aktivitas memiliki izin atau tidak, maupun siapa yang melakukannya. Tanah akan selalu merespons sesuai dengan karakteristik fisiknya, kondisi geologi, keberadaan air, bentuk lereng, tutupan vegetasi, serta perubahan bentang alam yang terjadi di sekitarnya. Itulah sebabnya, memahami tanah sesungguhnya bukan hanya persoalan ilmu pengetahuan, tetapi juga bagian dari upaya menghargai cara alam bekerja.
    Di atas bentang alam tersebut terdapat lapisan tanah yang juga memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, dalam setiap dokumen AMDAL tidak hanya memuat peta lokasi atau rencana kegiatan, tetapi juga mengkaji sifat fisik tanah secara rinci. Tekstur tanah, tingkat kepadatan (bulk density), serta kemampuan tanah meloloskan air (permeabilitas) dipelajari untuk memahami bagaimana tanah merespons air hujan, perubahan beban, maupun perubahan bentang alam. Informasi tersebut menjadi dasar dalam merancang langkah-langkah pengelolaan lingkungan dan pengendalian risiko selama kegiatan pertambangan berlangsung.
    Pada kawasan yang didominasi oleh tanah berfraksi lempung, kemampuan tanah dalam menyerap dan meloloskan air menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dipahami. Bersama dengan kondisi geologi, kemiringan lereng, sistem drainase dan karakteristik tanah membantu para ahli menilai kerentanan suatu kawasan terhadap erosi maupun perubahan kestabilan lereng. Inilah sebabnya mengapa kajian tanah selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap dokumen AMDAL Kegiatan Pertambangan


Bentang alam kawasan Bukit Patung yang didominasi morfologi berbukit hingga terjal.
Dokumentasi kegiatan lapangan Rabu 25 Februari 2026.

    Untuk memahami karakteristik kawasan tersebut, saya kembali membuka dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) PT. Bulawan Daya Lestari yang menjadi dasar kajian lingkungan bagi rencana kegiatan pertambangan di kawasan tersebut. Dokumen tersebut menggambarkan bahwa kawasan Bukit Patung, yang dalam beberapa penelitian terdahulu juga dikenal sebagai daerah Monsi, merupakan wilayah pegunungan dengan morfologi berbukit hingga terjal pada ketinggian sekitar 700–980 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar kawasan tersusun oleh satuan breksi vulkanik, dipotong oleh lembah-lembah curam yang dialiri beberapa sungai, serta masih didominasi oleh tutupan hutan primer dan hutan sekunder. Alam sesungguhnya selalu memberikan petunjuk. Bentuk pegunungan, lembah yang curam, jenis batuan, hingga sifat tanah merupakan bagian dari "bahasa alam" yang harus dipahami sebelum manusia mengubah bentang alamnya. Karena itu, kajian geologi, tanah, hidrologi, dan stabilitas lereng dalam dokumen AMDAL bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap cara alam bekerja.
   Penertiban tetap diperlukan sebagai bagian dari penegakan hukum. Namun pengalaman selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa penertiban saja belum mampu menghentikan munculnya aktivitas pertambangan tanpa izin. Upaya pengendalian perlu dilakukan secara lebih menyeluruh, tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui perbaikan tata kelola, rehabilitasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyediaan alternatif mata pencaharian yang layak.
  Tujuh tahun lalu saya bertemu seorang anak yang datang mencari ayahnya yang menjadi korban longsor di Desa Bakan. Minggu lalu, saya kembali menyaksikan kabar duka dari lokasi yang berbeda. Wajahnya bukan lagi orang yang sama, tetapi rasa kehilangan yang dirasakan keluarganya tetap serupa. Saya memang tidak berada di lokasi ketika longsor itu terjadi karena sedang menjalankan tugas di Manado. Namun sepanjang tahun ini saya telah tiga kali mengunjungi kawasan tersebut dalam rangka pengawasan dan verifikasi pengaduan masyarakat terkait aktivitas pertambangan tanpa izin. Setiap kunjungan memberikan pelajaran yang sama: bentang alam terus berubah, sementara alam tetap bekerja mengikuti hukumnya sendiri. Ketika mendengar kabar longsor di kawasan pertambangan, yang terlintas di benak saya bukan lagi sekadar lokasi kejadian atau jumlah korban. Saya teringat keluarga yang menunggu seseorang pulang, anak yang berharap ayahnya kembali, dan orang tua yang masih menggantungkan harapan.
    Tidak ada sebutir emas pun yang sebanding dengan satu nyawa manusia. Mungkin sudah saatnya kita memandang persoalan pertambangan tanpa izin tidak hanya sebagai persoalan hukum atau ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan keselamatan manusia dan keseimbangan lingkungan. Sebab pada akhirnya, tanah tidak pernah salah. Kitalah yang sering lupa memahaminya.


Dokumentasi Survey Kegiatan Penanaman Pohon
Bukit Patung Minggu, 1 Februari 2026 

Bukit Patung selalu menyimpan cerita, sebagian tertulis dalam dokumen AMDAL, sebagian lagi hanya dapat dipahami ketika kita berdiri di atas tanahnya dan belajar mendengarkan bahasa alam. 

Catatan Penulis :

Tulisan ini merupakan refleksi pribadi berdasarkan pengalaman lapangan, pembelajaran dari dokumen AMDAL, serta berbagai ketentuan teknis di bidang pertambangan dan pengelolaan lingkungan. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan penyebab suatu peristiwa tertentu ataupun menggantikan hasil investigasi resmi.
Dokumen AMDAL yang dirujuk dalam tulisan ini telah memperoleh Persetujuan Lingkungan melalui SK Kelayakan Lingkungan Hidup Tanggal 6 Februari 2026.
  
🌱 Tahukah Anda?

Bulk Density (BD) adalah ukuran tingkat kepadatan tanah. Nilai ini membantu menggambarkan seberapa padat susunan partikel tanah dan memengaruhi kemampuan akar tumbuh, air meresap, serta respons tanah terhadap beban di atasnya.

🌱 Tahukah Anda?

Tekstur tanah menunjukkan perbandingan kandungan pasir, debu, dan liat dalam tanah. Perbedaan tekstur memengaruhi kemampuan tanah menyimpan air, meloloskan air, serta kestabilannya terhadap perubahan lingkungan

🌱 Tahukah Anda?
Tanah bukan sekadar tempat berpijak. Tanah merupakan sistem alami yang terdiri atas partikel mineral, bahan organik, air, udara, dan organisme yang saling berinteraksi membentuk keseimbangan lingkungan.

🌱 Tahukah Anda?
Dokumen AMDAL tidak hanya memuat rencana kegiatan. Di dalamnya juga terdapat berbagai kajian mengenai tanah, geologi, hidrologi, dan stabilitas lereng sebagai dasar untuk memahami karakter alam serta mengelola risiko lingkungan.

                                                                                              
Sinindian, Minggu 05 Juli 2026
                  DM











Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Sabtu, 09 Mei 2026

PETI BUKAN HANYA SOAL ‘TAMBANG ILEGAL’ “ TAPI KERUGIAN EKOLOGIS YANG DIWARISKAN

    

Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) masih menjadi salah satu persoalan lingkungan yang terus terjadi di berbagai daerah. Salah satu penyebab utamanya adalah faktor ekonomi, di mana kegiatan menambang dianggap mampu memberikan penghasilan yang lebih cepat dibandingkan pekerjaan lain yang membutuhkan waktu, proses, dan penghasilan bertahap. Dalam kondisi ekonomi tertentu, sebagian masyarakat melihat aktivitas tambang sebagai cara paling cepat untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di sisi lain, kemudahan memperoleh hasil dari aktivitas penambangan sering kali membuat dampak lingkungan yang ditimbulkan menjadi kurang diperhatikan. Pembukaan lahan, pengerukan tanah, perubahan aliran sungai, hingga penggunaan bahan kimia tertentu dilakukan untuk mengejar hasil dalam waktu singkat. Akibatnya, kerusakan lingkungan terjadi secara perlahan namun terus meluas dari waktu ke waktu. Banyak dampak dari kerusakan tersebut tidak langsung dirasakan pada saat aktivitas penambangan berlangsung. Sungai yang mulai keruh, berkurangnya vegetasi, sedimentasi, penurunan kualitas tanah, hingga berkurangnya fungsi lingkungan sering dianggap sebagai hal biasa karena terjadi sedikit demi sedikit. Padahal, dampak ekologis tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dipulihkan dan dalam banyak kasus memerlukan biaya pemulihan yang tidak sedikit.

Melalui perspektif ekonomi lingkungan, kerusakan akibat aktivitas pertambangan sebenarnya dapat dinilai dalam bentuk rupiah. Lingkungan tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang melekat pada kualitas air, tanah, hutan, dan jasa lingkungan lainnya. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan akibat PETI bukan hanya persoalan pelanggaran aktivitas pertambangan, tetapi juga menyangkut potensi kerugian ekonomi jangka panjang yang akan ditanggung oleh masyarakat dan generasi berikutnya.

NILAI LINGKUNGAN YANG HILANG

Banyak orang mengira hutan, lahan, sungai, atau tanah rusak, tidak bisa dihitung nilainya. Padahal dalam regulasi Indonesia, menentukan kerugian lingkungan hidup dan perhitungan besarnya kerugian lingkungan hidup itu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2014 ini, dijelaskan bahwa konsep ganti rugi pada kasus kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas tidak hanya dinilai dari kerusakan yang tampak secara fisik, tetapi juga dihitung berdasarkan nilai ekologis dan ekonomi yang hilang akibat menurunnya kualitas lingkungan. Perhitungan ganti rugi lingkungan dalam ketentuan tersebut meliputi tiga komponen utama, yaitu biaya kerugian ekologis, biaya kerugian ekonomi, dan biaya pemulihan lingkungan ekologis.

Salah satu contoh untuk menghitung nilai deplesi sumber daya alam, berupa kerugian bahan tambang terdiri atas 3 hal yaitu nilai emas, hilangnya umur pakai lahan dan hilangnya nilai tanah. Biaya nilai emas = kadar emas (%) x ketebalan tanah yang rusak (m) x 107 kg/ha x harga emas (rp) x lahan yang hilang/tidak berfungsi karena dirusak (ha). Misalnya, terdapat lahan seluas 1 hektar yang mengalami kerusakan akibat aktivitas penambangan. Dengan asumsi kadar emas tertentu masih terkandung dalam lapisan tanah yang rusak, maka nilai kehilangan sumber daya mineral dapat dihitung berdasarkan kandungan emas yang hilang bersama material tanah yang dikeruk.

Secara sederhana, apabila dari lahan yang rusak tersebut diperkirakan terdapat kandungan emas senilai Rp.500 juta, maka nilai tersebut belum termasuk kerugian lain berupa hilangnya umur pakai lahan, menurunnya fungsi tanah, serta biaya pemulihan lingkungan yang diperlukan agar lahan dapat kembali berfungsi secara ekologis. Artinya, kerusakan akibat pertambangan tidak hanya menghasilkan perubahan bentang alam yang terlihat secara fisik, tetapi juga menyebabkan hilangnya nilai sumber daya alam yang sebenarnya masih dimiliki lingkungan. Semakin luas lahan yang rusak dan semakin besar kandungan mineral yang hilang, maka semakin besar pula nilai kerugian lingkungan yang ditimbulkan. Selain hilangnya kandungan mineral, kerusakan akibat aktivitas pertambangan juga menyebabkan berkurangnya umur pakai lahan. Lahan yang sebelumnya masih dapat dimanfaatkan untuk fungsi lingkungan maupun kegiatan produktif mengalami penurunan kualitas akibat perubahan struktur tanah dan bentang alam.

Dalam banyak kasus, lahan yang telah mengalami kerusakan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk kembali pulih, bahkan sebagian di antaranya tidak dapat kembali seperti kondisi semula tanpa upaya pemulihan yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya berdampak pada saat aktivitas penambangan berlangsung, tetapi juga mempengaruhi nilai dan fungsi lahan dalam jangka panjang. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan juga menimbulkan kebutuhan biaya pemulihan ekologis. Pemulihan tersebut meliputi upaya perbaikan kondisi lahan, pengendalian sedimentasi, penataan kembali bentang lahan, hingga rehabilitasi vegetasi agar lingkungan dapat kembali menjalankan fungsi ekologisnya. Dalam praktiknya, biaya pemulihan lingkungan sering kali jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi jangka pendek yang diperoleh dari aktivitas penambangan. Selain membutuhkan biaya yang tinggi, proses pemulihan lingkungan juga memerlukan waktu yang panjang karena alam tidak dapat kembali pulih secara instan setelah mengalami kerusakan.

PNBP SDA MINERBA

Pemanfaatan sumber daya alam dalam sektor pertambangan pada dasarnya memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, bahwa PNBP merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Sebagian dari penerimaan tersebut kemudian dibagikan kepada daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA). Mekanisme ini menunjukkan bahwa sumber daya alam memiliki nilai ekonomi yang secara resmi diakui negara dan menjadi bagian dari pendapatan untuk mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Namun demikian, pemanfaatan sumber daya alam juga memiliki konsekuensi terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, selain menghitung manfaat ekonomi yang diterima melalui PNBP dan DBH SDA, penting pula untuk melihat potensi kerugian lingkungan yang muncul akibat aktivitas pertambangan, khususnya apabila dilakukan tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai.

Penerimaan DBH SDA MINERBA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

 

NO

TAHUN

DBH SDH MINERBA (Rp)

1

2022

31.185.189.000

2

2023

23.198.780.000

3

2024

39.410.315.000

4

2025

104.757.202.000

5

2026

43.454.302.000

Sumber : Berdasarkan Lampiran V Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Masing-Masing Tahun

Data Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) sektor mineral dan batubara menunjukkan bahwa aktivitas pemanfaatan sumber daya alam memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar bagi daerah. Penerimaan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah, pembiayaan infrastruktur, pelayanan publik, serta kegiatan pemerintahan lainnya (pada tulisan lain saya akan membahas bagaimana penggunaan DBH SDA MINERBA dalam mendukung pembangunan daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bolaang Mongondow, hal ini akan dibahas secara terpisah karena memerlukan pendekatan dan analisis yang lebih spesifik).

Di sisi lain, tingginya nilai ekonomi sumber daya alam juga menunjukkan besarnya potensi sumber daya yang dieksploitasi dari lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan kegiatan pertambangan perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar manfaat ekonomi yang diperoleh tetap seimbang dengan upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Dalam konteks aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), pendekatan ini menjadi penting untuk memberikan gambaran bahwa sumber daya mineral tidak hanya memiliki nilai ekonomi pada saat diambil, tetapi juga memiliki nilai ekologis yang dapat hilang akibat kerusakan lingkungan. Semakin besar aktivitas eksploitasi yang tidak terkendali, maka semakin besar pula potensi kerugian lingkungan yang harus ditanggung dalam jangka panjang.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, siapa yang akan menanggung biaya pemulihan lingkungan ketika kerusakan akibat aktivitas pertambangan terus terjadi? Kerusakan lingkungan pada dasarnya tidak berhenti ketika aktivitas penambangan selesai dilakukan. Lahan yang berubah menjadi tidak produktif, sungai yang mengalami sedimentasi, menurunnya kualitas air, hingga hilangnya fungsi ekologis membutuhkan upaya pemulihan yang tidak sedikit, baik dari sisi biaya maupun waktu. Dalam banyak kasus, proses pemulihan lingkungan bahkan dapat berlangsung jauh lebih lama dibandingkan waktu eksploitasi sumber daya alam itu sendiri.

Melalui pendekatan perhitungan kerugian lingkungan sebagaimana diatur dalam Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, dapat dipahami bahwa setiap kerusakan lingkungan pada akhirnya memiliki konsekuensi ekonomi yang harus dipulihkan. Permasalahan muncul ketika kerusakan terjadi secara terus-menerus, sementara kemampuan pemulihan lingkungan memerlukan biaya yang sangat besar. Dalam kondisi tertentu, biaya pemulihan tersebut pada akhirnya dapat menjadi beban yang ditanggung bersama oleh masyarakat dan pemerintah melalui program rehabilitasi lingkungan, perbaikan infrastruktur, pengendalian banjir dan sedimentasi, maupun pemulihan kualitas lingkungan hidup lainnya. Artinya, kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini berpotensi menjadi biaya sosial dan ekologis yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya perlu dilihat dari manfaat ekonomi jangka pendek yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan lingkungan. Sebab pada akhirnya, lingkungan yang rusak membutuhkan biaya pemulihan yang nilainya sering kali jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh dalam waktu singkat. Melalui pendekatan nilai deplesi sumber daya alam dan perhitungan kerugian lingkungan hidup, dapat dipahami bahwa setiap kerusakan lingkungan sesungguhnya memiliki nilai yang dapat dihitung, baik secara ekologis maupun ekonomi. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan menjadi hal penting agar manfaat yang diperoleh hari ini tidak berubah menjadi beban ekologis bagi generasi yang akan datang.

Alam selalu memberi ruang untuk pulih, tetapi pemulihan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dibanding waktu manusia merusaknya.

 

Sinindian, Sabtu 9 Mei 2026

DM











Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Senin, 09 Februari 2026

    

Di Balik Tambang Tidak Berizin ; Kerusakan Tanah, Ancaman Banjir- Longsor dan PNBP yang Hilang 

    Kecamatan Lolayan merupakan wilayah perbukitan yang secara geografis berperan sebagai bagian penting dari kawasan hulu. Selama ini, Lolayan kerap dipersepsikan semata-mata sebagai wilayah tambang, terutama karena maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin. Namun, jika ditinjau lebih dalam melalui data geologi dan jenis tanah, Lolayan sesungguhnya menyimpan kekayaan sumber daya alam yang jauh lebih luas, sekaligus fungsi ekologis yang vital bagi wilayah sekitarnya. Kecamatan Lolayan merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang signifikan di Bolaang Mongondow. Berdasarkan data untuk jenis tanah dan geologi di Kecamatan Lolayan, dalam KLHS RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025-2029, kondisi geologi yang didominasi oleh batuan gunungapi, tufa vulkanik, endapan danau, dan formasi sedimen membentuk bentang alam yang tidak hanya menyimpan potensi mineral, tetapi juga memiliki fungsi ekologis strategis bagi wilayah sekitarnya. Dominasi batuan gunungapi menunjukkan adanya proses geologi yang berasosiasi dengan pembentukan mineral logam, termasuk emas. Potensi inilah yang sejak lama menarik aktivitas pertambangan. Namun di sisi lain, batuan vulkanik dan tufa juga berperan penting dalam sistem resapan air, pembentukan tanah subur, serta pengendalian aliran permukaan. Kekayaan tersebut bukan hanya berupa potensi mineral, tetapi juga mencakup tanah subur, sumber daya air, serta jasa lingkungan yang menopang kehidupan masyarakat dan keseimbangan ekosistem. Di sinilah pentingnya melihat Lolayan secara utuh, bukan sekadar dari satu sisi permasalahan.

Fondasi Geologi: Penentu Kekayaan Alam Lolayan

    Secara geologi, Kecamatan Lolayan didominasi oleh Batuan Gunungapi sebagai satuan terluas, disusul oleh Tufa Tondano, Endapan Danau, dan Formasi Tinombo Fasies Sedimen. Dominasi batuan gunungapi menunjukkan bahwa wilayah ini terbentuk dari aktivitas vulkanik masa lalu yang intens, yang tidak hanya membentuk bentang alam perbukitan, tetapi juga menentukan karakter sumber daya alam yang ada saat ini. Batuan gunungapi di banyak wilayah Indonesia dikenal berasosiasi dengan pembentukan mineral logam, termasuk emas. Selain itu, material vulkanik yang melapuk menjadi tanah mineral muda turut membentuk sistem resapan air yang baik. Keberadaan Tufa Tondano sebagai endapan piroklastik semakin memperkuat fungsi hidrologis wilayah, karena sifatnya yang relatif porous dan mampu menyimpan air. Sementara itu, Endapan Danau merekam sejarah lingkungan purba yang berperan penting dalam sistem tata air, dan Formasi Tinombo Fasies Sedimen menambah keragaman geologi yang bernilai ekologis dan ekonomis. Kombinasi keempat satuan ini menjadikan Lolayan sebagai wilayah dengan struktur geologi yang kompleks dan kaya potensi. 

Tanah sebagai Modal Ekologis dan Produksi

    Di atas fondasi geologi tersebut berkembang jenis tanah seperti Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, dan Mediteran Haplik. Kambisol Eutrik yang mendominasi wilayah ini merupakan tanah mineral muda dengan tingkat kesuburan kimia yang relatif baik, sehingga berpotensi mendukung pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Kambisol Litik, yang umumnya berasosiasi dengan lereng berbatu dan kedalaman tanah dangkal, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas lereng. Adapun Mediteran Haplik berkembang pada batuan yang telah mengalami pelapukan lanjut dan memiliki daya simpan air sedang. Lebih dari sekadar media tumbuh tanaman, tanah-tanah ini berfungsi sebagai penyangga ekosistem. Struktur tanah yang baik memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan, serta menekan risiko banjir dan longsor, khususnya di wilayah hulu seperti Lolayan.

Jasa Lingkungan: Nilai Tak Terlihat yang Vital 

   Kombinasi antara batuan vulkanik, tufa, dan jenis tanah mineral muda menjadikan Kecamatan Lolayan sebagai wilayah dengan jasa lingkungan penyedia air yang tinggi. Air hujan yang jatuh di kawasan perbukitan tidak langsung menjadi aliran permukaan, tetapi sebagian besar diserap oleh tanah dan batuan, lalu dilepaskan secara perlahan ke mata air dan sungai. Endapan Danau turut berperan sebagai penyangga tata air, menjaga keseimbangan antara ketersediaan air dan aliran permukaan. Selain itu, vegetasi yang tumbuh di atas tanah-tanah tersebut membantu memperkuat fungsi mitigasi banjir dan longsor. Jasa lingkungan ini sering kali luput dari perhatian karena tidak langsung menghasilkan nilai ekonomi jangka pendek. Padahal, keberlanjutan pasokan air dan stabilitas lingkungan merupakan fondasi bagi kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah hilir.

Potensi Mineral dan Daya Tarik Tambang

    Potensi mineral, khususnya emas, tidak dapat dilepaskan dari kondisi geologi Lolayan yang didominasi batuan gunungapi. Proses geologi yang sama yang membentuk tanah subur dan sistem hidrologi juga berperan dalam pembentukan mineral logam. Potensi ini menjadi daya tarik bagi aktivitas pertambangan. Namun, penting untuk dibedakan antara potensi geologi dan praktik eksploitasi. Potensi mineral merupakan anugerah alam yang perlu dikelola secara hati-hati, bukan dieksploitasi secara serampangan. Tanpa pengelolaan yang tepat, aktivitas penambangan justru berisiko merusak tanah, menurunkan kualitas air, serta melemahkan fungsi jasa lingkungan yang selama ini menopang wilayah sekitar.

Tantangan Pengelolaan di Wilayah Kaya SDA

    Kekayaan sumber daya alam Kecamatan Lolayan sekaligus menghadirkan tantangan besar dalam pengelolaannya. Aktivitas pertambangan tanpa izin menjadi salah satu bentuk pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, yang berdampak pada degradasi lingkungan dan hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Gangguan terhadap tanah dan batuan di wilayah perbukitan meningkatkan risiko erosi dan longsor, terutama saat curah hujan tinggi. Limbah dan sedimen hasil penambangan juga berpotensi mencemari badan air dan menurunkan kualitas lingkungan. Hasil analisis kualitas air Sungai Ongkag Mongondow yang berada di wilayah Kecamatan Lolayan juga memberikan gambaran penting mengenai kondisi lingkungan perairan. Pengambilan sampel yang dilakukan pada bulan Juni 2024 menunjukkan bahwa parameter sianida (total) terukur sebesar 0,017 mg/L, masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan, yaitu 0,02 mg/L. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada saat pengambilan sampel, kualitas air sungai masih memenuhi standar yang dipersyaratkan. Namun demikian, kedekatan nilai hasil uji dengan batas baku mutu menjadi pengingat penting akan perlunya pemantauan kualitas air secara berkala dan berkelanjutan, terutama pada wilayah hulu yang memiliki aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Pendekatan kehati-hatian ini diperlukan agar fungsi sungai sebagai sumber air dan penyangga ekosistem tetap terjaga dalam jangka panjang.

    Dalam konteks ini, aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya wajah Lolayan. PETI justru menjadi indikator lemahnya tata kelola terhadap wilayah yang kaya sumber daya alam. Tanpa pengelolaan yang terencana, potensi mineral yang seharusnya berkontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru berubah menjadi sumber degradasi lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang. Pengelolaan Kecamatan Lolayan ke depan menuntut pendekatan yang lebih komprehensif: menjaga fungsi jasa lingkungan, menata pemanfaatan sumber daya mineral secara legal dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa kekayaan alam memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, Lolayan dapat menjadi contoh bahwa kekayaan SDA bukan masalah, melainkan peluang jika dikelola dengan benar.

PNBP: Pembeda Tegas antara Tambang Ilegal dan Usaha Berizin

Salah satu pembeda paling mendasar antara pertambangan tanpa izin (PETI) dan usaha pertambangan yang legal adalah kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP dari sektor mineral dan batubara merupakan kontribusi langsung pelaku usaha kepada negara atas pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Usaha pertambangan yang berizin wajib membayar PNBP dalam bentuk iuran tetap dan royalti. Iuran tetap dibayarkan secara berkala sebagai konsekuensi pemegang izin atas penguasaan wilayah tambang, sedangkan royalti dibayarkan berdasarkan jumlah dan nilai produksi mineral yang diambil. Skema ini memastikan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya mineral memberikan manfaat fiskal bagi negara dan daerah.

Sebaliknya, aktivitas PETI tidak membayar iuran tetap maupun royalti. Artinya, setiap gram mineral yang diambil melalui PETI tidak memberikan kontribusi resmi kepada negara, meskipun dampak lingkungannya tetap harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Inilah yang menyebabkan PETI bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan dan hukum, tetapi juga kehilangan penerimaan negara dan daerah. 

Berdasarkan Lampiran Va (Halaman 247) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara untuk Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari iuran tetap sebesar Rp.441.634.000 dan royalti sebesar Rp.104.315.568.000, dengan total mencapai Rp. 104.757.202.000. Angka ini menunjukkan besarnya potensi fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah apabila sumber daya mineral dikelola secara legal dan berkelanjutan.

    Dalam konteks Kecamatan Lolayan, potensi geologi yang kaya seharusnya menjadi peluang untuk menghadirkan manfaat ekonomi melalui mekanisme yang sah. Ketika pertambangan dilakukan tanpa izin, negara kehilangan PNBP, daerah kehilangan DBH, sementara risiko kerusakan tanah, air, dan meningkatnya bencana ekologis justru semakin besar. Oleh karena itu, penertiban PETI dan penguatan tata kelola pertambangan bukan semata penegakan hukum, melainkan upaya melindungi kepentingan fiskal negara dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan.

    Dengan memahami kondisi geologi, jenis tanah, kualitas air, serta mekanisme penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya alam, kita diingatkan bahwa kekayaan alam bukan sekadar untuk diambil, melainkan untuk dijaga dan dikelola dengan bijaksana. Kecamatan Lolayan menunjukkan bahwa alam mampu memberi manfaat besar apabila diperlakukan secara benar, namun juga menyimpan risiko ketika dieksploitasi tanpa kendali. Kesadaran ini penting agar setiap pilihan pemanfaatan sumber daya alam hari ini tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan hak generasi yang akan datang.


"Tulisan ini disusun berdasarkan data lapangan dan analisis teknis di wilayah Kecamatan Lolayan"

DM, Sinindian 9 Februari 2026 Jam 23.25 WITA 




Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Sabtu, 30 Agustus 2025

BANJIR DAN DOA 


" Kalau kembali ke data dan fakta. Tim yang turun lapangan melihat apa disana? Informasi secara visualisasi. Kemudian memberikan pendapat, dan menyatakan bahwa penyebab banjir lumpur adalah akibat penambangan. Metedologinya apa? Hipotesa yang hafus dimunculkan adalah Dengan memberikan data : curah hujan dengan alat ambrometer? Berapa Lama? Babyak air hujan yang turun, di wilayah mana. Kemudian dampaknya : banjir lumpur.  Berapa kubik, dari mana limpur itu datang, dll. Data ini Aliansi Rakyat Penambang Tidak Punya " 

" Pejabat2 DLH dalam 10 tahun saya di Lembaga Rakyat tidak pernah menyqjikan data sepwrti itu. (Saya menjawab pertanya Utat berdasarkan permintaan data ilmiah yang dimaksud). Sy selalu melihat fakta dan data di lapangan  jika terjadi banjir lumpur bahkan belum terjadipun ... jawaban para pemangku kebijakan adalah AKIBAT PENAMBANG RAKYAT (penambang yang menggunakan martelu dan betel). Bukan Korporasi seperti JRBM. Bahkan kecenderungan oknum2 pejabat melindung kepentingan Korperasi"

"Cek dan Fakta Karena itu, ketika terjadi banjir dan kemudian ada pejabat yang turun menyatakan akibat penambang rakyat, saya katakan di awal itu adalah LAGU LAMA YANG TERUS DINYANYIKAN. Sebab itu saya sampaikan "Kita berdoa, jika tuduhan itu lagi  kita minta kepada ALLAH kiranya LAKNAT ALLAH menghakimi pejabat2 tersebut".

Pernyataan ini saya terima melalui WA pada hari Kamis 28 Agustus pukul 11.56 WITA. Ini adalah salah satu pernyataan dari seseorang yang dikirimkan kepada saya, dimana saya tidak berada dalam group mereka. Baiklah, mari kita membahas satu persatu tentang pernyataan ini. 

👉" Kalau kembali ke data dan fakta. Tim yang turun lapangan melihat apa disana? Informasi secara visualisasi. Kemudian memberikan pendapat, dan menyatakan bahwa penyebab banjir lumpur adalah akibat penambangan. Metedologinya apa? Hipotesa yang hafus dimunculkan adalah Dengan memberikan data : curah hujan dengan alat ambrometer? Berapa Lama? Babyak air hujan yang turun, di wilayah mana. Kemudian dampaknya : banjir lumpur.  Berapa kubik, dari mana limpur itu datang, dll"  

👉 Tim yang turun untuk melakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET/1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Hutan, dimana verifikasi pengaduan melalui pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Pengaduan. Berita Acara ini bukanlah merupakan suatu KESIMPULAN yang menyatakan bahwa penyebab banjir lumpur adalah akibat penambangan sesuai dengan pernyataan Bapak. Kami belum memuat semua data yang Bapak maksudkan dalam Berita Acara kami, karena :

  1. Kami baru melakukan verifikasi lapangan untuk melihat sumber pencemar, perlu Bapak ketahui bahwa faktor-faktor alam yang mempengaruhi banjir adalah karakteristik DAS diantaranya adalah kemiringan lahan/kelerengan, ketinggian lahan dan penggunaan lahan (sumber : https://media.neliti.com/media/publications/554698-analisis-banjir-faktor-penyebab-dan-prio-11c705f0.pdf). Hal-hal inilah yang kami muat dalam Berita Acara sesuai dengan kondisi di lapangan yang kami temui. 
  2. Kami masih akan membuat Laporan Hasil Verifikasi Pengaduan yang akan memuat :  latar belakang dan tujuan verifikasi, analisis data hasil verifikasi, analisis yuridis serta kesimpulan dan saran. Dan semuanya ini akan kami laporkan serta bahas bersama dengan pimpinan. 

Sekarang saya akan menjawab satu persatu tentang pernyataan Bapak.

METODOLOGI

Karena saya orang Pemerintah maka saya akan menjawab sesuai dengan regulasi dan hasil pelaksanaan di lapangan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL yang melakukan kegiatan PEMBUANGAN dan/atau pemanfaatan AIR LIMBAH wajib memiliki PERSETUJUAN TEKNIS dan SLO (SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.  
Lokasi yang kami verifikasi, telah memiliki Dokumen Persetujuan Teknis Dengan Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan Kegiatan Pertambangan Emas dan Perak yang telah dibahas pada tanggal 23 Agustus 2022 dan sudah memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Yang Di Buang Ke Badan Air Permukaan serta Surat Kelayakan Operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan melalui Dirjen Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan. 
Kembali ke metodologi dan hipotesa yang harus dimunculkan. Untuk melihat metodologinya, kami harus mengacu kepada Dokumen Persetujuan Teknis dengan Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan yang standar penyusunan dokumen ini berdasarkan Peraturan Menteri LHK yang saya sebutkan di atas.  

  • Data curah hujan
  • Berapa lama 
  • Banyaknya air hujan yang turun di wilayah mana
  • Banjir lumpur berapa kubik
  • Darimana lumpur itu datang 
DATA CURAH HUJAN
Kami belum mengambil data curah hujan dari stasun pengamatan curah hujan sebagai pembanding karena kami baru melakukan verifikasi lapangan untuk sumber pencemar. Data curah hujan yang kami terima yaitu berdasarkan Stasiun Hujan Pit Main Ridge sebesar 112 mm. 
Curah hujan yang dihitung di Dokumen Pertek Kajian Air Limbah yaitu berdasarkan data curah hujan harian di stasiun hujan Pit Main Ridge dari bulan Oktober 2020 s/d Mei 2022. Ada berbagai macam metode untuk menghitung rerata curah hujan. Dalam dokumen Pertek Kajian Air Limbah, rerata curah hujan rencana dihitung dengan menggunakan Metode Modus dengan data primer yang digunakan berdasarkan data dari stasiun hujan di Pit Main Ridge. Artinya, untuk menganalisa data curah hujan ini, kami harus melakukan perhitungan dulu dan membandingkan dengan perhitungan Neraca Air dalam dokumen Pertek Kajian Air Limbah tersebut, dan itu belum kami lakukan.  

BANJIR LUMPUR 

Dalam AMDAL, salah satu dampak lingkungan yang dikelola adalah Peningkatan Sedimentasi, yang menjadi indikator/parameter adalah peningkatan TSS dengan metode pengumpulan dan analisis data berupa : pengambilan sampel air sungai dan pengukuran konsentrasi sedimen. Hal ini yang nantinya akan kami lakukan melalui pemeriksaan dokumen AMDAL. 

Jadi semua yang dinyatakan oleh Bapak dalam komentar Beliau di Group WA itu semuanya belum dilakukan lewat suatu Laporan Analisis Kejadian Banjir, karena masih banyak yang harus dilakukan. Jangan dulu berdoa untuk meminta kami dilaknat Allah, karena kami juga mempunyai mulut dan bisa berdoa sama seperti Bapak. Marilah secara bijak berkomentar dengan memahami peraturan seutuhnya. 

   

- DM -


Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Minggu, 26 Februari 2023

#APBNKita

Menarik ketika saya berurusan dengan yang namanya Retribusi. Mungkin di tempat kalian sudah terbiasa dengan yang namanya Retribusi dan bagaimana cara menyusun retribusi, tapi di tempat Negeri saya mengabdi urusan retribusi ini adalah merupakan sesuatu yang baru sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah tanggal 5 Januari 2022.
Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mencabut beberapa pasal dalam Undang-Undang sebelumnya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Warbiyasah, belum sempat baca Undang_Undang yang sudah dirubah dengan UU CK sekarang sudah ada gantinya, yang intinya Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyerdehanaan jenis retribusi serta harmonisasi dengan UU Cipta Kerja👏👏👏 

Asal muasal dari menghitung retribusi inilah yang akhirnya saya pun mulai belajar yang berhubungan dengan keuangan. Walaupun urusan sampah bukan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, tapi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka intinya sampah itu wajib dikelola, bener kan ? 😀

Sebelum saya terlalu jauh cerita tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, mari kita samakan persepsi kita tentang yang namanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kenapa ? karena sudah ada sekitar 5 (lima) orang teman sesama ASN yang saya tanyakan darimana sumber gaji kita berasal jawaban mereka juga bervariasi yang semuanya belum tepat benar (termasuk saya) ketika itu 😄😄😄 

Anggaran Pendapatan Negara bersumber dari :
1. Penerimaan Perpajakan yang terdiri dari :
  • a.Pendapatan Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari :
  • Pendapatan Pajak Penghasilan;
  • Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang  Mewah;
  • Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan;
  • Pendapatan Pajak Cukai;
  • Pendapatan Pajak Lainnya.
  • b.Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional yang terdiri dari :
  • Pendapatan Bea Masuk;
  • Pendapatan Bea Keluar.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari :
  • a.Pendapatan Sumber Daya Alam terdiri dari :
  • Pendapatan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi;
  • Pendapatan SDA Non Minyak Bumi dan Gas Bumi.
  • b.Pendapatan Dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan;
  • c. Pendapatan PNBP Lainnya dan
  • d Pendapatan Badan Layanan Umum
3. Penerimaan Hibah

Anggaran Pendapatan Daerah bersumber dari :
  • 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
  • Pajak Daerah;
  • Retribusi Daerah;
  • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  • Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah).
  • 2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari : 
  • Transfer Pemerintah Pusat
  • Transfer Antar Daerah.
  • 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari :
  • Hibah;
  • Dana Darurat;
  • 4. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Belanja Negara terdiri atas : 
1. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
2. Anggaran TKD (Transfer Ke Daerah). 

Berdasarkan Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN, Rincian Anggaran Transfer ke Daerah Tahun 2023 seluruhnya berjumlah Rp. 953.724.023.000 (sembilan ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah). Masing-masing rincian untuk Anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) khusus Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :
1. Dana Bagi Hasil (DBH)
DBH ini dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Alokasi DBH/daerah provinsi, kab/kota dihitung melalui pembobotan 90% berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil serta 10% berdasarkan Kinerja Pemerintah Daerah.
a. DBH Pajak Rp. 11.787.100.000 (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). DBH Pajak terdiri dari :
  • DBH Pajak Penghasilan : Rp. 3.696.357.000 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). DBH Pajak Penghasilan terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak  Penghasilan Pasal 29. Penetapannya sebesar 20%, terbagi atas provinsi yang bersangkutan 7,5% kab/kota penghasil 8,9% dan kab/kota lainnya dalam povinsi yang bersangkutan 3,6%. 
  • DBH Pajak Cukai Hasil Tembakau : -
  • DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : Rp. 8.090.743.000 (delapan milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Penetapannya sebesar 100% untuk daerah, terbagi atas provinsi yang bersangkutan 16,2%, kab/kota penghasil 73,8% dan kab/kota lainnya dalam povinsi yang bersangkutan 10 %. DBH PBB terdiri dari :
    • DBH PBB Perkebunan : Rp.87.430.000 (delapan puluh tujuh juta empat  ratus tiga puluh ribu rupiah)
    • DBH PBB Perhutanan : -
    • DBH PBB Pertambangan Minyak Bumi & Gas Bumi : Rp.523.831.000 (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
    • DBH PBB Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi : Rp.98.375.000 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
    • DBH PBB Pertambangan Mineral & Batubara : Rp. 7.316.505.000 (tujuh milyar  tiga ratus enam belas juta lima ratus lima ribu rupiah).
    • DBH Sektor Lainnya : RP. 64.602.000 (enam puluh empat juta enam ratus dua ribu rupiah) 
b. Dana Bagi Hasli (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) : Rp.25.664.975.000 (dua puluh        lima milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima            ribu rupiah). DBH SDA terdiri dari :
  • DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi : -
  • DBH SDA Minerba : Rp. 23.198.780.000 (dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). DBH SDA Minerba bersumber dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi. Iuran Tetap ditetapkan sebesar 80% terdiri dari 30% provinsi yang bersangkutan dan 50% kab/kota penghasil. Iuran Produksi ditetapkan sebesar 80% untuk daerah terdiri dari 16% provinsi ybs, 32% kab/kota penghasil, 12% kab/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kab/kota penghasil, 12% kab/kota lainnya dalam provinsi ybs, serta 8% untuk kab/kota pengolah.  
  • DBH SDA Kehutanan : Rp.19.139.000 (sembilan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). DBH SDA Kehutanan bersumber dari penerimaan : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) yang penetapannya sebesar 80% untuk daerah terdiri 32% dari provinsi ybs dan 48% kab/kota penghasil. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang penetapannya sebesar 80% untuk daerah terdiri 16% dari provinsi ybs, 32% kab/kota penghasil, 16 % kab/kota lain yang berbatasan langsung dengan kab/kota penghasil serta dalam provinsi yang bersangkutan. Dana Reboisasi (DR) ditetapkan 40% untuk provinsi penghasil. 
  • DBH SDA Perikanan : Rp.1.831.054.000 (satu milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah). DBH SDA Perikanan ditetapkan 80% dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan serta diibagikan kepada seluruh kab/kota di Indonesia. 
  • DBH SDA Panas Bumi : Rp.596.002.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ribu rupiah). DBH Panas Bumi bersumber dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi. DBH Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah ybs ditetapkan sebesar 80% dengan rincian 16% provinsi ybs, 32% kab/kota penghasil, 12% kab/kota yang berbatasan dengan kab/kota penghasil dan kab/kota lainnya dalam provinsi serta 8% kab/kota pengolah. 
  • DBH SDA Setoran Bagian Pemerintah : Rp.559.772.000 (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
2. Dana Alokasi Umum (DAU). 
Tujuan pengalokasian DAU adalah untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Proporsi pagu DAU Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. DAU tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal yang dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan selisih pendapatan daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara potensi pendapatan daerah merupakan penjumlahan dari PAD, alokasi DBH dan alokasi DAK Non Fisik.
DAU Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp.532.167.693.000 (lima ratus tiga puluh dua milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh  tiga ribu rupiah). DAU terdiri dari :
  • 1.DAU Yang Ditentukan Penggunaannya : Rp.165.740.326.000 (seratus enam puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh enam  ribu), terdiri dari  :
  • Bidang Pendidikan : Rp. 61.631.581.000 (enam puluh satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan nomor urut 3 terbesar setelah Kabupaten Minahasa Utara. Kabupaten Minahasa nomor urut pertama dan Kota Tomohon yang paling akhir.
  • Bidang Kesehatan : Rp. 48.630.480.000 (empat puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Kabupaten Bolaang Mongondow urutan kedua terbesar setelah Kota Manado.
  • Bidang Pekerjaan Umum : Rp. 13.699.925.000 (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Kabupaten Bolaang Mongondow urutan kedelapan setelah Kabupaten Kepulauan Talaud. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada di posisi pertama yang terbanyak dan Kota Kotamobagu posisi paling akhir.
  • Penggajian Formasi PPPK : Rp. 41.378.340.000 (empat puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Kabupaten Bolaang Mongondow posisi ketiga terbesar setelah Kabupaten Minahasa dan Kota Kotamobagu posisi paling terakhir.
  • Pendanaan Kelurahan : Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Kabupaten Bolaang Mongondow posisi keempat terakhir sesudah Boltim dan Bolsel yang belum memiliki Kelurahan. 
  • 2. DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya : Rp. 366.427.367.000 (tiga ratus enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)👉 Sumber Belanja Pegawai (GAJI).

Berikut urutan Kab/Kota yang mendapatkan DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya berdasarkan yang paling banyak serta jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik untuk Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka Tahun 2022:
  1. Manado : Rp. 567.638.032 jumlah PNS : 5.247 (1)
  2. Minahasa : Rp. 462.423.521 jumlah PNS : 4.302 (2)
  3. Bolaang Mongondow : Rp. 366.427.367 jumlah PNS : 3.974 (3
  4. Minahasa Selatan : Rp. 364.982.307 jumlah PNS :  3.516 (5)
  5. Bitung : Rp. 360.056.798 jumlah PNS : 2.844 (8)
  6. Kepulauan Talaud : Rp. 355.249.376 jumlah PNS : 3.508 (6)
  7. Kepulauan Sangihe : 353.000.210 jumlah PNS : 3.548 (4)
  8. Minahasa Utara : Rp. 351.282.492 jumlah PNS : 3.237 (7)
  9. Tomohon : Rp. 325.785.679 jumlah PNS : 2.547 (9)
  10. Minahasa Tenggara : Rp. 291.744.172 jumlah PNS : 2.405 (10)
  11. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro : Rp. 288.233.749 jumlah PNS : 2.085 (13)
  12. Kotamobagu : Rp. 287.509.665 jumlah PNS : 2.341 (12)
  13. Bolaang Mongondow Utara : Rp. 260.037.343 jumlah PNS : 2.375 (11)
  14. Bolaang Mongondow Selatan : Rp. 215.749.130 jumlah PNS : 1.895 (15)
  15. Bolaang Mongondow Timur : Rp. 209.988.934 jumlah PNS : 1.965 (14)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.236.149.145.000 (dua ratus tiga puluh  enam milyar  seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). DAK terdiri dari :
  • DAK Fisik : Rp. 119.162.647.000 (seratus sembilan belas milyar seratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
  • DAK Non Fisik : Rp. 116.490.918.000 (seratus enam belas milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
  • Hibah Kepada Daerah : Rp. 495.580.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
Pengalokasian DAK Fisik ditetapkan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan/atau aspirasi Anggota DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, kapasitas fiskal daerah dan kinerja daerah serta tata kelola keuangan negara yang baik.
Rincian DAK Fisik adalah sebagai berikut :
  • 1. DAK Fisik Bidang Pariwisata :
  • Bitung : Rp. 7.284.412.000 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus  dua belas ribu rupiah)
  • Manado : Rp.2.545.778.000 ( dua milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus  tujuh  puluh delapan ribu rupiah)
  • Minahasa Selatan : Rp. 8.259.029.000 (delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua puluh sembilan rupiah).
  • 2. DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah :
  • Manado : Rp. 14.184. 311.000 (empat belas milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)
  • Minahasa Selatan : Rp. 6.400.359.999 (enam milar empat ratus juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
  • 3. DAK Fisik Bidang Jalan :
  • Kepulauan Talaud
  • ^Jalan Mendukung Konektivitas Daerah :Rp.43.378.059.000 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu rupiah).
  • ^Teknik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi : Rp.11.760.317.000 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu  rupiah).
  • Bolaang Mongondow. 
  • ^ Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Rp.22.482.954.000 (dua puluh dua milyar empa ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah). 
  • ^Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) : Rp.26.553.640.000 (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus  empat puluh ribu rupiah)
  • Minahasa Utara
  • ^ Jalan Mendukung Konektivitas Daerah : Rp. 20.197.253.000 (dua puluh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
  • ^Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) : Rp.23.384.554.000 (dua puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah). 
  • Minahasa Selatan 
  • ^ Jalan Mendukung Konektivitas Daerah : Rp.13.896.097.000 (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) 
  • ^Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas : Rp.8.179.567.000 (delapan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) 
  • Bolaang Mongondow Utara.
  • ^ Jalan Mendukung Konektivitas Daerah : Rp.14.693.206.000 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu rupiah).
  • ^ Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) : Rp. 16.399.943.000 (enam belas milyar tiga ratus smbilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
  • Bolaang Mongondow Timur.
  • ^ Jalan Mendukung Konektivitas Daerah :Rp. 21.663.015.000 (dua puluh satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima belas ribu rupiah).
  • Minahasa Tenggara
  • ^Jalan Mendukung Konektivitas Daerah : Rp.20.890.051.000 (dua puluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima puluh satu ribu rupiah).
  • Bolaang Mongondow Selatan.
  • ^ Jalan Mendukung Konektivitas Daerah : Rp.18.585.866.000 (delapan belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
  • Minahasa.
  • ^ Jalan Mendukung Konektivitas Daerah : Rp.12.825.910.000 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
  • Kepulauan Sangihe.
  • ^ Teknik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi : Rp.12.338.249.000 (dua belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat  puluh sembilan ribu rupiah). 
  • Bitung.
  • ^Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas : Rp. 7.752.466.000 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
  • d. DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup.
  • Minahasa Selatan.
  • ^ Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas : Rp.4.594.905.000 (empat milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
  • Bitung.
  • ^ Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas : Rp.2.197.134.000 (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
  • Manado.
  • ^ Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas : Rp. 1.053 013.000 (satu milyar lima puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah).
  • e. DAK Fisik Bidang Perdagangan
  • ^ Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas : -
  • f. DAK Fisik Bidang UMKM
  • ^ Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas : -
  • g. DAK Fisik Bidang Pertanian
  • Minahasa Utara 
  • ^Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) : Rp. 15.169.535.000 (lima belas milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga  puluh lima ribu rupiah).
  • Bolaang Mongondow Utara
  • ^Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) : Rp. 11.894.110.000 (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus  sepuluh ribu rupiah).
  • Bolaang Mongondow
  • ^Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) : Rp. 8.879.025.000 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh  lima ribu rupiah).
  • h. DAK Fisik Bidang Irigasi
  • Bolaang Mongondow Utara
  • ^Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) : Rp. 2.414.251.000 (dua milyar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh satu  ribu rupiah).
  • Bolaang Mongondow
  • ^Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) : Rp. 1.809.671.000 (satu milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu  ribu rupiah). 
  • Minahasa Utara 
  • ^Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) : Rp. 1.670.243.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tiga  ribu rupiah).
  • i. DAK Fisik Bidang Kehutanan
  • ^ Tematik Pengembangan Food Estate : -
  • j.DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman
  • ^Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu :- 
  • DAK Fisik Bidang Air Minum
  • ^Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu : -
  • ^Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM : -
  • l. DAK Fisik Bidang Sanitasi
  • ^Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu : -
  • ^Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM : -
  • m.DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan
  • Minahasa Utara
  • ^ Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani): Rp.9.967.907.000 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus  tujuh ribu rupiah).
  • Bolaang Mongondow
  • ^Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani): Rp. 3.785.298.000 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
  • Bolaang Mongondow Utara 
  • ^Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) : Rp. 1.815.915.000 (satu milyar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus  lima belas ribu rupiah)
  • n. DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan
  • Kepulauan Talaud.
  • ^Teknik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi : Rp.8.209.064.000  (delapan milyar dua ratus sembilan juta enam puluh empat ribu  rupiah).
  • Kepulauan Sangihe
  • ^Teknik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi : Rp. 722.177.000 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
  • o.DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan
  • Kepulauan Talaud.
  • ^Teknik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi : Rp. 10.921.568.000 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
  • p. DAK Fisik Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan.
  • ^Teknik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi : -
  • q. DAK Fisik Bidang Pendidikan
  • Kepulauan Talaud.
  • ^PAUD : Rp. 3.189.607.000 (tiga milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus  tujuh ribu rupiah).
  • ^SD : Rp. 8.062.496.000 (delapan milyar enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
  • ^SMP : Rp. 7.186.523.000 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratu dua puluh tiga ribu rupiah)
  • ^ SKB : -
  • Bolaang Mongondow
  • ^ PAUD : -
  • ^SD : Rp.7.800.600.000(tujuh milyar delapan ratus juta enam ratus ribu rupiah).
  • ^SMP : Rp. 11.954.939.000 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan  ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
  • ^SKB : -
  • ^Perpustakaan Daerah : Rp. 10.699.882.000 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh  sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
  • Minahasa.
  • ^PAUD : Rp. 1.151.201.000 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus seribu rupiah)
  • ^SD : Rp.4.416.322.000 (empat milyar empat ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
  • ^SMP : Rp. 7.007.455.000 (tujuh milyar tjuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
  • ^SKB : Rp. 612.600.000 (enam ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah).  
  • Bitung.
  • ^PAUD : Rp. 775.478.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  • ^SD : Rp.1.597.261.000 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam  puluh satu ribu).
  • ^SMP : Rp. 3.121.407.000 (tiga milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah).
  • Manado.
  • ^PAUD : Rp. 1.071.999.000 (satu milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
  • ^SD : Rp.1.152.547.000 (satu milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
  • ^SMP : Rp. 1.845.715.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus  lima belas ribu rupiah).
  • Kepulauan Sangihe.
  • ^PAUD : Rp. 512.983.000 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
  • ^SD : Rp.1.263.307.000 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).
  • ^SMP : Rp.1.761.899.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
  • Minahasa Selatan.
  • ^PAUD : Rp. 524.596.000 (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh  enam ribu rupiah)
  • ^SD : Rp.17.007.960.000 (tujuh belas milyar tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
  • ^SMP : Rp.11.493.392.000 (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus  sembilan puluh dua ribu rupiah).
  • Minahasa Utara.
  • ^PAUD : Rp. 524.596.000 (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
  • ^ SD : -
  • ^SMP : Rp. 2.608.796.000 (dua milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
  • ^Perpustakaan Daerah : Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah).
  • Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
  • ^PAUD : Rp. 1.339.215.000 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
  • ^SD : Rp.8.346.802.000 (delapan milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua ribu rupiah).
  • ^SMP : Rp. 3.042.617.000 (tiga milyar empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).
  • Bolaang Mongondow Utara.
  • ^PAUD : Rp. 1.618.193.000 (satu milyar enam ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
  • ^SD : Rp.5.879.080.000 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).
  • ^SMP : Rp. 4.388.451.000 (empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus  lima puluh satu ribu rupiah).
  • ^SKB : Rp. 718.344.000 (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)
  • Bolaang Mongondow Selatan.
  • ^PAUD : Rp. 786.139.000 (tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
  • ^SD : Rp. 3.240.938.000 (tiga milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) .
  • ^SMP : Rp. 2.959.034.000 (dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh  empat ribu rupiah).
  • SKB : Rp. 672.160.000 (enam ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
  • Bolaang Mongondow Timur
  • ^PAUD : Rp. 803.181.000 (delapan ratus tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
  • ^SD : Rp. 3.307.455.000 (tiga milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh lima  rupiah) .
  • ^SMP : Rp. 1.488.893.000 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
  • ^SKB : Rp. 1.784.160.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus enam  puluh ribu rupiah).
  • Minahasa Tenggara.
  • ^PAUD : Rp. 820.643.000 (delapan ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu  rupiah).
  • ^SD : Rp.3.577.778.000 (iga milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  • ^SMP : Rp.2.123.652.000 ( dua milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
  • ^ SKB : -
  • Kotamobagu 
  • ^PAUD : Rp. 765.111.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus sebelas ribu rupiah).
  • ^SD : Rp.1.323.960.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratis enam  puluh ribu rupiah).
  • ^SMP : Rp.2.374.026.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua puluh enam  ribu rupiah).
  • ^SKB : -
  • Tomohon.
  • ^PAUD : Rp. 707.109.000 (tujuh ratus tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah).
  • ^SD : Rp.1.299.885.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus  delapan puluh lima ribu rupiah).
  • ^SMP : Rp.1.322.639.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh  sembilan ribu rupiah)
  • ^SKB : 
  • r.  DAK Fisik Bidang Kesehatan
  • Minahasa Utara
  • ^ Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting : Rp.7.992.618.000 (tujuh milyar sembilan ratus sembilam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
  • ^ Pengendalian Penyakit : Rp. 750.075.000 (tujuh ratus lima puluh juta tujuh puluh lima  ribu rupiah).
  • ^Lenguatan Sistem Kesehatan : Rp. 51.057.400.000 (lima puluh satu milyar lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
  • ^ Keluarga Berencana : Rp. 574.452.000 (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus  lima  puluh dua ribu rupiah).
  • Kepulauan Sangihe
  • ^ Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting : Rp.11.268.172.000 (sebelas milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
  • ^ Pengendalian Penyakit : Rp. 892.555.000 (delapan ratus sembilan puluh duan juta lima  ratus lima puluh lima ribu rupiah)
  • ^ Penguatan Sistem Kesehatan : Rp. 19.138.349.000 (sembilan belas milyar seratus tiga  puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
  • ^ Keluarga Berencana : -
  • Bolaang Mongondow
  • ^Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting: Rp. 7.117.342.000 (tujuh milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu  rupiah) .
  • ^Pengendalian Penyakit : Rp. 561.125.000 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  • ^Penguatan Sistem Kesehatan : Rp. 16.638.028.000 (enam belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua puluh delapan ribu rupiah).
  • ^Keluarga Berencana Rp. 781.053.000 ( tujuh ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga  ribu rupiah).
  • Kepulauan Talaud
  • ^Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting : - 
  • ^ Pengendalian Penyakit : Rp. 1.441.773.000 (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
  • ^Penguatan Sistem Kesehatan : Rp. 21.330.546.000 (dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
  • ^Keluarga Berencana :Rp. 1.038.049.000 (satu milyar tiga puluh delapan juta empat puluh  sembilan ribu rupiah).
  • Bolaang Mongondow Timur
  • ^Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting : Rp.6.796.675.000 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  • ^Pengendalian Penyakit : Rp.171.328.000 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua  puluh delapan ribu rupiah).
  • ^Penguatan Sistem Kesehatan : Rp.10.674.275.000 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  • ^Keluarga Berencana :-
  • Tomohon
  • ^Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting :  Rp.1.026.629.000 (satu milyar dua puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
  • ^Pengendalian Penyakit : Rp.1.140.191.000 (satu milyar seartus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
  • ^Penguatan Sistem Kesehatan : Rp.14.616.897.00 (empat belas milyar enam ratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  • ^Keluarga Berencana :Rp. 149.713.000 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga  belas ribu rupiah).
  • Minahasa
  • ^Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting :  Rp.12.786.964.000 (dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
  • ^Pengendalian Penyakit : Rp. 2.135.228.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua  ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
  • ^ Penguatan Sistem Kesehatan : -
  • Manado.
  • ^Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting : Rp.3.365.732.000 (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua  ribu rupiah).
  • ^Pengendalian Penyakit : Rp. 2.598.850.000 (dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  • ^Penguatan Sistem Kesehatan : Rp. 8.238.405.000 (delapan milyar dua ratus tig puluh delapan juta empat ratus lima ribu rupiah).
  • ^Keluarga Berencana : Rp. 344.671.000 (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
  • Bolaang Mongondow Utara.
  • ^Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting : Rp.7.273.635.000 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  • ^Pengendalian Penyakit : Rp. 1.000.892.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
  • ^ Penguatan Sistem Kesehatan : -
  • ^ Keluarga Berencana : -
  • Kotamobagu
  • ^Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting : Rp.5.441.815.000 (lima milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
  • ^Pengendalian Penyakit : Rp. 827.611.000 (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus  sebelas ribu rupiah)
  • ^ Penguatan Sistem Kesehatan : -
  • ^ Keluarga Berencana : -
  • Minahasa Selatan
  • ^Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting : -
  • ^ Pengendalian Penyakit : Rp. 2.805.687.000 (dua milyar delapan ratus lima juta enam  ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  • ^Penguatan Sistem Kesehatan : Rp. 1.307.061.000 (satu milyar tiga ratus tujuh juta enam  puluh satu ribu rupiah).
  • ^ Keluarga Berencana : -
  • Bitung
  • ^Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting : Rp. 1.548.092.000 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
  • ^Pengendalian Penyakit : Rp. 1.091.926.000 (satu milyar sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
  • ^Penguatan Sistem Kesehatan : Rp. 1.207.801.000 (satu milyar dua ratu tujuh juta delapan ratus satu ribu rupiah
  • ^Keluarga Berencana : Rp. 201.562.000 (dua ratus satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
  • Minahasa Tenggara
  • ^Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting : Rp. 1.003.983.000 (satu milyar tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
  • ^Pengendalian Penyakit : Rp. 646.498.000 (enam ratus empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
  • ^Penguatan Sistem Kesehatan : Rp. 2.038.380.000 (dua milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
  • ^Keluarga Berencana : -
  • Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
  • ^Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting : Rp. 416.894.000 (empat ratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
  • ^Pengendalian Penyakit : Rp. 942.613.000 (sembilan ratus empat puluh dua milyar enam  ratus tiga belas juta rupiah).
  • ^Penguatan Sistem Kesehatan : Rp. 124.799.000 (searatus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
  • ^Keluarga Berencana : -
  • Bolaang Mongondow Selatan
  • ^Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting : Rp. 405.416.000 (empat ratus lima jutaempat ratus enam belas ribu rupiah).
  • ^Pengendalian Penyakit : -
  • ^Penguatan Sistem Kesehatan : Rp. 111.073.000 (seratus sebelas juta tujuh puluh tiga ribu  rupiah)
  • ^Keluarga Berencana : Rp. 374.284.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
Untuk urutan kabupaten/kota yang menerima DAK Fisik saya urutkan mulai yang paling banyak sampai yang paling sedikit ya, atau lebih jelasnya saya tulis lagi.

Total jumlah Rupiah untuk Kabupaten/Kota penerima DAK Fisik :
  1. Minahasa Utara : Rp. 144.372.833.000
  2. Bolaang Mongondow : Rp. 119.162.647.000
  3. Kepulauan Talaud : Rp. 116.518.002.000
  4. Minahasa Selatan : Rp. 74.468.653.000
  5. Bolaang Mongondow Utara : Rp.68.096.020.000
  6. Kepulauan Sangihe : Rp. 47.897.691.000
  7. Bolaang Mongondow Timur : Rp. 46.688.982.000
  8. Minahasa : Rp. 41.862.866.000
  9. Manado : Rp. 36.401.021.000
  10. Minahasa Tenggara : Rp. 31.100.985.000
  11. Bitung :Rp. 27.817.873.000
  12. Bolaang Mongondow Selatan : Rp. 27.134.910.000
  13. Tomohon : Rp. 20.462.863.000
  14. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro : Rp. 14.212.940.000
  15. Kotamobagu : Rp. 10.733.523.000

4. Dana Desa : Rp. 147.379.108.000 (seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah).

Gimana ? Sakit mata atau malas baca lebih lanjut ??😆😆😆 saya juga tulis ini karena pasti sewaktu-waktu saya butuh data-data yang ada disini, jadi biar lebih gampang membukanya nanti. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dengan data-data ini, diantaranya adalah :
  1. Sumber dana dari DBH Pajak membiayai kegiatan Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup TA.2023.
  2. Sumber dana dari DBH membiayai kegiatan Program Pengelolaan Persampahan TA. 2022.
  3. Program kegiatan yang lain bersumber dari DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya termasuk Gaji Pegawai 😁.
  4. TA 2023 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan Pertambangan Mineral & Batubara Rp. 7.316.505.000 (tujuh milyar  tiga ratus enam belas juta lima ratus lima ribu rupiah).
  5. TA 2023 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba : Rp. 23.198.780.000 (dua puluh tiga  milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
  6. DBH Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Minerba dan DBH Sumber Daya Alam Minerba menyumbang sebesar 80% dari total DBH PBB dan DBH SDA melalui Anggaran  Transfer Ke Daerah.
  7. Total penerimaan PAD dari Pajak berdasarkan Lampiran I Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tentang  APBD TA 2023 sebesar Rp. 34.113.457.093 (tiga puluh empat milyar  seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah) atau selisih sekitar 11% penerimaan TKD (Transfer Ke Daerah) melalui Pemerintah Pusat (DBH PBB Pertambangan Minerba dan DBH SDA Minerba).
  8. Sumber pendapatan Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khusus untuk Kabupaten Bolaang Mongondow yang ditransfer ke daerah sebagai Dana Bagi Hasil, khusus untuk Minerba adalah merupakan Pelaku Usaha yang sudah  memiliki Perizinan Berusaha. Pertanyaannya, bagaimana dengan para pelaku PETI yang sudah menjarah isi bumi di Bolaang Mongondow yang kegiatannya nyaris sama dengan Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha? Kalo mereka bayar pajak tentu bukan hanya 23 M yang akan diterima Kabupaten Penghasil 😂😂😂 (mungkin bisa buat nambah sapras persampahan seperti dump truck biar saya gak pusing menghitung retribusi  pelayanan kebersihan 😀😀😀
Demikianlah catatan #APBNKita (mengutip tagar dari yang sering Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia sampaikan di IG-nya Beliau) semoga hal ini bisa menambah wawasan kita tentang keuangan. 

Sukur Moanto "DM"


Sumber Data :
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaha Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA 2023;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA 2022;
  4. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA 2023
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2023.
  6. Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka tahun 2022.


Diposting oleh di 1 komentar:
Langganan: Postingan (Atom)